POS SAR

Kemampuan bertahan seseorang dalam kondisi survive sangat terbatas dan membutuhkan penanganan segera. Res­cuer yang datang dalam waktu singkat akan membangun kondisi mental korban sehingga kemampuan bertahan akan semakin tinggi. Perlu disadari bahwa orang yang paling cepat dapat memberikan bantuan pertolongan adalah orang yang dekat dengan lokasi korban. Termotivasi dengan kondisi ini Badan SAR nasional mencoba mengimplementasikan dengan membangun Pos SAR agar personil Rescuer dekat dengan lokasi korban sehingga response time bisa lebih pendek. Petugas rescuer yang ada di Pos SAR tidak hanya siaga tetapi juga melakukan patroli balk dalam upaya observasi daerah kerjanya juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat setempat agar saat terjadi musibah dapat membantu sebelun tim Intl dari Kantor SAR datang dilokasi kecelakaan. Untuk sementara waktu Pos SAR ditempatkan di wilayah kantor SAR di dua tempat dengan prioritas daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana/musibah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan no : KM 40 Tahun 2006, tentang Pos Search And Rescue (POS SAR) sebanyak 48 Pos SAR yang berada : 1. Sibolga 25. Yogyakarta 2. Tanjung Balah 26. Cilacap 3. Nias 27. Wadu Mbolo 4. Cirebon 28. Kayanangan 5. Bandung 29. Kab. Manggarai 6. Jember 30. Maumere 7. Tulungagung 31. Sintete 8. Pelabuhan Gilimanuk 32. Kendawangan 9. Pelabuhan Padangbai 33. Kotabaru 10. Kab. Bone 34. Palangkaraya 11. Kab. Selayar 35. Tarakan 12. Palu 36. Kutai Timur 13. Kab. Nabire 37. Bau-Bau/ Buton 14. Kab. Serui 38. Kolaka 15. Lhokseumawe 39. Gorontalo 16. Meulaboh 40. Ternate 17. Bengkulu 41. Namlea 18. Lubuk Sikaping/ Jambi 42. Banda 19. Bengkalis 43. Manokwari 20. Jambi 44. Fakfak 21. P. Natuna Besar 45. Waimena 22. Tanjung Balai Karimun 46. Sarmi 23. Bangka Belitung 47. Agats 24. Lampung 48. Kimam/ P. Dolak

Kantor SAR

Terdapat 24 (duapuluh empat) Kantor SAR diseluruh Indonesia, dimana keberadaan Kantor SAR yang dalam organisasi terdahulu sebagai KKR dan SKR, sekarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Basarnas, sekaligus sebagai perwakilan Basarnas dan pengendalian operasi SAR diwilayahnya. Penetapan Kantor SAR didasarkan pada potensi kemungkinan musibah diwilayah tersebut, sehingga tidak seluruh propinsi terdapat Kantor SAR.

Dengan kondisi geografis serta arus transportasi yang demikian padat, dapat dijadikan pangkal tolak dalam menentukan kebijakan guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, berupa kebutuhan yang harus dimiliki masing-masing kantor SAR sesuai kondisi geografis dan kerawanan musibahnya baik dari segi sarana, prasarana, alat-alat, maupun personil serta standard operating prosedur yang mendukungnya.

Kantor SAR mempunyai tugas melaksanakan tindak awal, koordinasi, dan pengerahan potensi SAR dalam rangka operasi SAR terhadap musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana lainya, serta pelaksanaan latihan SAR di wilayah tanggungjawabnya (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 1998 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor SAR).