MENURUT prediksi Dinas Pertanian, apabila hujan hanya turun sampai bulan Juni dan sistem irigasi tidak bisa difungsikan optimal karena kerusakan sebagian besar saluran irigasi tersier di Kabupaten Cirebon, sekitar 20.000 hektar sawah dipastikan tidak akan dapat ditanami padi pada musim gadu ini. Dengan produktivitas pertanian saat ini sekitar 3,7 ton beras per hektar lahan dengan harga beras berkisar Rp 2.500/kg, itu berarti Kabupaten Cirebon pada tahun ini akan kehilangan potensi produksi 74.000 ton beras senilai Rp 185 miliar.
Ternyata yang terjadi adalah musim kering datang lebih cepat dari perkiraan itu. Sekitar pertengahan Mei lalu, hujan mulai enggan turun di daerah pantai utara (pantura), yaitu Kabupaten Cirebon dan Indramayu, yang menjadi kawasan lumbung padi Jawa Barat.
Berbagai peringatan dini sudah diberikan sejak awal oleh Dinas Pertanian setempat melalui media massa. Pertama adalah peringatan kepada para petani berupa imbauan untuk mempercepat awal tanam atau tidak menanam padi pada musim gadu tahun ini.
Peringatan kedua ditujukan kepada pihak pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, dalam bentuk permintaan bantuan pompa air dan bibit kacang hijau sebagai tanaman pengganti. Semuanya dimaksudkan untuk menghindari terulangnya bencana kekeringan yang melanda daerah ini tahun lalu.
Namun, entah mengapa dan bagaimana, berbagai peringatan dini itu seolah-olah dibiarkan berlalu begitu saja. Para petani tetap menanam padi dengan pola seperti biasa, sedangkan bantuan pompa maupun bibit tanaman pengganti dari pemerintah tidak segera turun, mungkin dengan anggapan bahwa titik bencana itu masih jauh di mata sehingga tidak perlu buru-buru menurunkan bantuan.
Sampai akhirnya, tanda-tanda kekeringan itu mulai tampak nyata ketika memasuki Juni lalu. Tanggal 4 Juni, tanah sawah di Desa Wanakaya, Kecamatan Cirebon Utara, sudah terlihat retak-retak karena tidak terairi sama sekali selama lebih dari seminggu. Tanaman padi yang baru berusia 1-7 minggu dalam keadaan terancam.
Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cirebon menunjukkan, hingga tanggal 5 Juni lahan seluas 13.505 hektar dari total luas tanam 25.242 hektar yang tersebar di 28 dari 31 kecamatan di seluruh kabupaten telah terkena kekeringan. Bahkan, 223 hektar di antaranya sudah dinyatakan puso.
Sementara Kepala Subdinas Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu H Muhaimin menyebutkan, dari luas tanam total hingga minggu pertama bulan Juni sebesar 59.585 hektar, 32.375 hektar di antaranya sudah dilanda kekeringan. Perinciannya, 22.345 hektar dalam status terancam kekeringan yang tersebar di 18 dari 24 kecamatan, dan 10.030 hektar sudah dalam tahap terkena kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan.
BENCANA mulai terjadi. Kekeringan terus meluas di daerah-daerah sentra produksi padi. Para petani, meski agak terlambat, mulai menanam tanaman pengganti padi, seperti kacang hijau, kacang panjang, semangka, dan mentimun suri. Sementara para petani yang sudah telanjur menanam padi mendesak agar bantuan pompa air segera diberikan, mumpung masih ada air di saluran-saluran irigasi.
Akan tetapi, seperti hal-hal lain yang ditangani pemerintah, segalanya terasa lamban dan penuh hambatan birokrasi, termasuk janji-janji pemberian bantuan. Menurut Sathori, Pemkab Cirebon sebenarnya sudah menyiapkan dana bantuan sebesar Rp 400 juta untuk pengadaan pompa air dan Rp 100 juta untuk benih kacang hijau.
Namun, dikhawatirkan, bantuan tersebut tidak akan sampai tepat pada waktunya karena proses birokrasi yang terlalu lama. "Saat ini, bantuan pompa itu sedang diusulkan masuk dalam rapat perubahan anggaran APBD dengan DPRD. Paling cepat baru satu bulan lagi dana bantuannya akan cair untuk membeli pompa. Dan saat itu semua dikhawatirkan sudah terlambat," kata Sathori awal Juni lalu.
Di Indramayu, dalam kondisi kekeringan yang terus meluas, Bupati Irianto MS Syafiuddin justru mengatakan, kekeringan adalah hal yang wajar terjadi di negara yang memiliki dua musim seperti Indonesia. Bahkan, ia menganggap bantuan pompa air percuma diberikan karena sumber-sumber airnya sudah kering.
Demikian juga bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan pemerintah pusat yang tidak kunjung tiba. Pada akhirnya, perubahan alam yang begitu cepat dan ganas tidak dapat ditanggulangi oleh manusia yang serba tidak serius dan cenderung meremehkan kekuatan alam. Dan pada kenyataannya, berbagai bantuan itu memang akhirnya turun sangat lambat, yaitu sekitar akhir Juli dan awal Agustus, saat semuanya sudah terlambat.
Dalam waktu satu setengah bulan, musim kemarau yang semula dianggap sebagai fenomena alam yang wajar dan tidak membahayakan telah berubah menjadi bencana yang nyata. Kekeringan tidak saja terjadi dan mengancam sektor pertanian, tetapi juga telah meluas dan mulai mengancam bidang- bidang lainnya setelah sumber- sumber air bersih untuk keperluan minum, memasak, serta mandi, cuci, dan kakus (MCK) ikut mengering.
Data terakhir pada minggu pertama Agustus lalu menyebutkan, kekeringan sudah melanda 20.371 hektar sawah di Kabupaten Cirebon atau mencapai 63 persen dari total luas tanam pada musim tanam (MT) gadu tahun ini sebesar 32.006 hektar. Perinciannya, 5.407 hektar dinyatakan puso, 4.098 hektar terkena kekeringan berat, 2.687 hektar terkena kekeringan sedang, 4.955 hektar terkena kekeringan ringan, dan 3.224 hektar dalam tahap terancam kekeringan.
Kondisi serupa terjadi juga di Kabupaten Indramayu. Dari jumlah realisasi tanam sebesar 68.884 hektar, 34.493 hektar di antaranya, atau lebih dari 50 persen, terkena kekeringan dengan perincian 19.781 hektar puso, 5.906 hektar terkena kekeringan berat, 5.171 kekeringan sedang, dan 3.635 hektar kekeringan ringan, serta 4.418 hektar tanaman dalam terancam kekeringan.
Dengan produktivitas rata- rata sawah di Pantura Jabar mencapai 5 ton gabah kering giling (GKG) per hektar dan dengan asumsi seluruh daerah kekeringan tidak akan dapat terselamatkan, berarti tahun ini Jabar terancam kehilangan produksi padi hampir mencapai 300.000 ton.
KEKERINGAN yang terjadi di Cirebon dan Indramayu tahun ini jauh lebih parah dibandingkan tahun lalu dan masih lebih parah dibandingkan pada saat terjadinya El-Nino pada 1997. Tahun lalu, yang dikatakan sebagai kekeringan terparah di Indramayu sejak 1994, hanya sekitar 26.000 hektar sawah di Indramayu yang terkena kekeringan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.026 hektar terkena puso atau gagal panen total dan sisanya bervariasi mulai dari kekeringan ringan, sedang, dan berat.
Ada beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi penyebab parahnya dampak kekeringan tahun ini. Di samping kondisi alam di musim kemarau yang datang terlalu awal dan sangat kering, faktor-faktor lain seperti kondisi saluran irigasi, pola tanam dan pola pikir para petani, dan kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai-sungai besar.
Galian Liar di Bukit Maneungteung Waledasem Waled Cirebon (DAS Cisanggarung)
Kepala Seksi Irigasi dan Klimatologi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Asyikin Kusnandi mengatakan, sekitar 70 persen dari jumlah saluran irigasi tersier yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon sudah tidak dapat berfungsi dengan baik selama 10 tahun terakhir ini karena kurangnya perawatan.
Menurut dia, saluran-saluran tersier dibangun oleh pemerintah pusat pada tahun 1975. Dan sejak saat itu, tidak pernah mendapat perawatan yang layak karena para petani menyangka perawatan saluran irigasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal, para petani seharusnya bertanggung jawab terhadap perawatan saluran irigasi tersier secara swadaya.
Pola pikir dan pola tanam petani yang tidak memperhitungkan kondisi alam juga menyebabkan datangnya musim kering selalu diikuti dengan gagal panen dalam skala besar. Seperti yang terlihat di Desa Soge dan Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Selasa (12/8). Para petani nekat menanam untuk musim tanam ketiga tahun ini meskipun sebagian tanah di sawah mereka sudah kering dan retak-retak, dan hanya mendapatkan sisa-sisa air.
Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Ir Ucu Sumiarsa menilai, salah satu penyebab cepatnya penyusutan sumber-sumber air utama di kawasan pantura adalah kerusakan lingkungan, terutama kawasan hutan, di daerah hulu sungai.
Dua sungai utama di pantura, yaitu Sungai Cimanuk dan Cisanggarung sama-sama memiliki mata air di kawasan pegunungan Kabupaten Garut. Dengan hilangnya hutan di kawasan hulu, air hujan menjadi tidak tertahan di bawah tanah. Dengan demikian, pada musim hujan sangat rawan banjir dan pada musim kemarau tidak ada cadangan air tanah.
Di samping semua permasalahan yang harus dicari solusinya itu, hampir semua pihak menandaskan bahwa solusi jangka panjang untuk menghindari bencana kekeringan selalu terulang di wilayah lumbung padi di Pantura Jabar adalah pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang.
Tak kurang dari Gubernur Jabar Danny Setiawan berulang kali mengingatkan, pembangunan Waduk Jatigede mendesak dilakukan karena kondisi pengairan di wilayah pantura sudah sangat mengkhawatirkan. Proyek Waduk Jatigede sebenarnya sudah digagas sejak 1969. Akan tetapi, hingga sekarang pembangunan fisik waduk itu belum terlihat di lapangan. (DAHONO FITRIANTO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih Saudaraku telah berbagi, semoga apapun masukan Saudaraku akan bermanfaat bagi kami.